Direktorat Pengawasan Kosmetik Badan POM terus berupaya meningkatkan pelayanan publik sebagai upaya pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, BPOM menyelenggarakan desk konsultasi layanan sertifikasi CPKB, surat keterangan impor dan tindak lanjut di bidang pengawasan kosmetik dengan menggandeng para pelaku usaha di sektor kecantikan.
Kegiatan ini merupakan terobosan BPOM untuk mengoptimalkan percepatan pelayanan publik dan tindaklanjut terhadap hasil pengawasan di bidang kosmetik serta mendukung daya saing dan pemulihan ekonomi.
Direktur Pengawasan Kosmetik Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Arustiyono, menyebut, kegiatan ini juga membuka konsultasi dengan evaluator sesuai dengan jenis layanan yang dibutuhkan oleh masing-masing perusahaan.
Sedangkan, dr Mufiana Ari Utami, Founder M-Beauty Academy, bersama dengan Alumni M-Beauty, menghadiri desk konsultasi atas undangan BPOM yang dilaksanakan di Yogyakarta pada 27-28 Mei 2021 lalu. Menurutnya, acara ini sangat penting bagi industri kecantikan, tidak hanya bagi pelaku usaha kecantikan tetapi bagi konsumen.
“Kegiatan desk konsultasi BPOM ini memberikan kemudahan bagi alumni kami untuk mendapatkan izin edar kosmetik sehingga hati tenang dalam berbisnis kosmetik,” ujarnya, Senin, (31/5).
Kegiatan asistensi regulatory ini mencakup pre market yakni registrasi produk dan cara produksi yang baik. Selain mempermudah sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB), BPOM juga menurutnya menyederhanakan proses registrasinya dengan sistem aplikasi online. Hal ini mempermudah alumni M-Beauty Academy untuk mengurus seluruh proses izin edar kosmetik miliknya.
“Dengan program ini, akan berimbas pada peningkatan jumlah kosmetik yang mendapatkan izin edar,” lanjutnya.
Pihaknya senang BPOM rutin mengadakan acara ini karena memberikan pemahaman yang baik mengenai proses registrasi kosmetik sampai dengan pengawasan dan cara distribusi kosmetik yang baik. Menurut dr. Mufiana, bisnis kosmetik khususnya skincare memang melonjak tajam sejak tahun 2018 lalu dengan peningkatan konsisten lebih dari 50% sehingga butuh desk konsultasi bagi pelaku usaha. (Sumber : Akurat.co.id)
- Tags:
- BPOM
- Pengawasan Kosmetik